Jual Beli Kursi Sekolah, Walikota Didesak Mundur, Demonstran Tuding, PPDB Jadi Ladang Bisnis Oknum Pejabat

BEKASI SELATAN – Aksi demo ratusan massa dari Forum Warga Bekasi (FWB) di kantor Walikota Bekasi berlangsung ricuh. Kericuhan bermula saat demonstran memaksa masuk, namun ditahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Gesekan pun tak terhindarkan. Satpo-PP yang kalah jumlah tak kuasa menahan massa dan akhirnya berhasil masuk ke dalam kantor Walikota.

Sempat terjadi baku hantam, hingga mengakibatkan dua orang demonstran terluka. Salah satunya adalah Seno, demonstran yang mengalami luka di tangan hingga berdarah. Kurang diketahui secara pasti apa penyebab luka tersebut. “Kami minta pihak Satpol-PP bertanggungjawab atas terlukanya anggota FWB. Kami minta pertanggungjawaban kalian,” kecam Ketua FWB Jack Abdul Rozak, (16/7).

Massa melakukan aksi dengan tiga tuntutan, yakni mendesak Walikota Bekasi Rahmat Effendi mundur dari jabatannya. Karena para pendemo menilai Rahmat Effendi tidak layak memimpin dan gagal dalam program pendidikan gratis. Mereka juga mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan Encu Permana dipecat, dan meminta Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengusut praktik jual beli kursi (praktik calo anak sekolah).

“Kami minta Rahmat Effendi mundur, dia tidak becus memimpin. Pendidikan amburadul dan rusak. Kepala Dinas juga kami minta dicopot. Kami juga akan laporkan aksi jual beli kursi ke Kejasaan,” tandas Jack Abdul Rojak.

Ditambahkan Jack, tudingan mereka bukan isu, tapi merupakan fakta yang terjadi. Dan saat ini beberapa memo titipan dan kwitansi bukti transaski jual beli kursi sekolah terus dikumpulkan. Dan jika sudah lengkap akan dilaporkan FWB ke Kejasaan Negeri Kota Bekasi. “Pasti kami akan laporkan dan kami ada buktinya,” ancam Jack. 

Setelah kurang lebih satu jam melakukan unjuk rasa, perwakilan demonstran akhirnya ditemui Sekrataris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Syaiful Bahri. Sayangnya, belum ada jawaban dari pihak Pemkot Bekasi. Pemkot hanya menjanjikan akan kembali menemui demonstran Selasa, (17/6). Jack dan massa-nya pun mengaku kecewa, karena Rahmat Effendi tidak menemui mereka. 

“Jangan jadi pengecut. Kami minta walikota yang temui massa, bukan Sekdis. Beginilah pemimpin yang tidak bertanggungjawab, selalu melepaskan tanggungjawab kepada anak buahnya. Hanya bisa berwacana dengan slogan politik, seperti Pakta Integritas dan Pendidikan Gratis. Padahal, semua hanya kamuflase. Ingat rakyat sudah pintar tidak lagi bisa dibodohi dengan slogan,” ketus Rojak disertai sorakan dari massa lainnya. 

Tidak hanya FWB yang protes dan aksi demo dengan amburadulnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur bina lingkungan. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) melakukan hal yang sama, Senin (16/7) kemarin. BMPS pun mendesak Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi mundur sebagai Walikota Bekasi dan tidak lagi dipilih dalam Pilkada. “Hanya slogan dalam spanduk kami komitmen dan anti KKN. Faktanya mana? Memo dewan, memo kepala dinas dan Walikota bertebaran dimana-mana. Bina lingkungan ujung-ujungnya membinasakan lingkungan,” kecam perwakilan demonstran dari BMPS Mamat, dalam orasinya saat berdemo di depan kantor Walikota Bekasi. 

Ditambahkannya, PPDB Online yang dijalankan tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklan dan juknis). Semua hanya merusak sistem pendidikan di Kota Bekasi. Dan imbasnya sekolah swasta merugi. “Hanya bisa merusak sistem pendidikan yang sudah ada dan merugikan sekolah-sekolah swasta,” ketus Mamat.

Bukan itu saja, PPDB online yang tidak sesuai aturan membuat sekolah kelebihan daya tampung. Hal itu menurutnya hanya membuat biaya pendidikan melalui APBD membengkak. “Beban pendidikan yang dikucurkan APBD semakin berat dan bagi kami ini masalah,” beber Mamat. 

Sejatinya kata dia, BMPS menerima jika tidak ada peserta didik mendaftar sekolah di swasta kalau saja sekolah swasta buruk dalam hal manajemen. Hanya saja faktanya kata dia, minimnya siswa bersekolah di swasta lebih karena kecurangan sistem pendidikan. “Kami terima kalau seandainya kami memang buruk dalam manajemen. Masalahnya kan tidak seperti itu, kami justru dicurangi dalam hal ini,” pungkasnya. 

Sementara Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji kepada demonstran mengatakan, Pemkot baru bisa memberikan jawaban Selasa, (17/7). Dimana kata dia, perwakilan dari BMPS akan dipertemukan dengan Walikota, Sekda, Asda II dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi. “Belum bisa kasih jawaban apa-apa. Besok baru kita bisa jelaskan semuanya. Kita akan duduk bareng,” pungkasnya. (ZAL)

sumber : http://www.bekasiekspresnews.com/?p=5552